Ilustrasi: APBN (Pinterest)
Oleh : Ummu Hanan
Beritakan.my.id,Opini-- Pemerintah mengumumkan akan ada penambahan jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi. Sebagaimana penjelasan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, program stimulus akan bertambah dua kali lipat dari sebelumnya, yakni sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada bulan Oktober, November dan Desember 2025 (antaranews.com, 17-10-2025).
Selain itu, pemerintah juga membuka Program Magang Nasional dengan jumlah peserta pada gelombang pertama sekitar 20 ribu orang dan diprediksi mulai bekerja pada bulan Oktober 2025. Secara bertahap pemerintah akan menaikkan jumlah keikutsertaan sehingga total peserta pada November 2025 diraih total 100 ribu orang. Banyak pihak yang optimistis dengan program ini namun tak sedikit yang skeptis, mengingat stimulus ekonomi bukan kali ini saja dilakukan dan belum ada dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi negeri.
Baca juga:
Telah dipahami bersama bahwa program stimulus ekonomi merupakan bagian dari program percepatan atau quick wins. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga mampu memberikan manfaat secara langsung yang dapat dirasakan masyarakat.
Quick wins adalah inisiatif yang berasal dari pemerintah dengan rentang program selama satu tahun dan diaggap mampu menaikkan reputasinya dalam hal pelayanan pubik, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Meski digadang-gadang mampu menjadi solusi atas persoalan ekonomi negeri namun nyatanya program stimulus ekonomi tidak benar-benar menyentuh akar masalah.
Sebagaimana diketahui, agar dapat meraih capaian sebagai negara maju maka partumbuhan ekonomi Indonesia setidaknya harus mampu menembus angka minimal 7 persen per tahun. Adapun di 5 tahun terakhir, sejak tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran antara 3 hingga 5 persen.
Persoalan negeri ini begitu kompleks. Diantara problem besar yang masih belum bisa ditangani tuntas oleh pemerintah adalah soal tingginya angka kemiskinan serta pengangguran. Bagaimana mengurai kemiskinan maupun pengangguran sejatinya membutuhkan adanya sudut pandang yang mendasar.
Baca juga:
Kohabitasi dan Potret Liberalisasi
Masalah semisal ini tak akan mungkin selesai hanya dengan solusi tambal sulam nan oragmatis ala Sistem Kapitalisme sekuler. Kegagalan telak Sistem kapitalisme adalah ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan individu masyarakat secara layak. Kapitalisme secara sengaja menghilangkan peran negara dalam penjaminan pemenuhan kebutuhan rakyat.
Alhasil, rakyat harus berjibaku mencari penghidupan di tengah himpitan persoalan kehidupan yang ada. Negara hadir tak lebih dari regulator antara kebutuhan rakyat dengan kepentingan komersialisasi para pemilik modal.
Sebaliknya, di dalam penerapan Sistem Islam, negara memiliki andil besar dalam menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat. Negara melalui penguasa bertanggung jawab memastikan setiap kebutuhan pokok maupun pelengkap terpenuhi dengan layak, Nabi saw bersabda , ”Imam (khalifah) adalah raa’in da ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR Bukhari).
Tingginya biaya pemenuhan kebutuhan ini bukanlah masalah, sebab negara yang berasas syariat Islam akan memaksimalkan pembiayaan melalui pengelolaan sumber kekayaan yang ada seperti sumber daya alam maupun sumber pendapatan tetap seperti jizyah, kharaj, ghanimah dan fa’i. Syariat Islam telah melarang pemilikan atas kekayaan alam dalam jumlah melimpah oleh individu atau swasta, Nabi saw bersabda yang artinya, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu padang rumput, air dan api, harga ketiganya adalah haram” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Inilah sudut pandang politik dan ekonomi yang benar, yakni yang bersumber dari akidah Islam. Penerapan syariat Islam secara kafah akan membuka peluang bagi tumbuhnya perekonomian dengan pesat. Pintu-pintu pengelolaan harta akan terbuka lebar sebab individu masyarakat akan diberikan kesempatan untuk memeroleh harta dengan kemampuan yang mereka miliki.
Baca juga:
Memalak Rakyat Atas Nama Pajak?
Di samping itu, negara akan menopang dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Implementasi ini mustahil diimbangi oleh Sistem Kapitalisme karena secara asas Kapitalisme meniadakan peran negara untuk mengayomi rakyat.
Maka, sebagaimana halnya stimulus ekonomi dapat dipastikan tidak akan memperbaiki karut marut ekonomi yang telah ada. Saatnya kita beralih dari sistem gagal seperti kapitalisme menuju sistem Islam yang jelas berasal dari pencipta manusia, Allah Swt., Allahu’alam. [ry].
