Oleh :Yafi'ah Nurul Salsabila
Aktivis Dakwah
Beritanusaindo.my.id--OPINI--Dilansir melalui berita harian.disway.id pada tanggal (9-9-24) penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia semakin menjadi perhatian serius, terutama terkait dengan kenaikan biaya hidup sehari-hari. Berdasarkan laporan dari Indonesia Economic Outlook (IEO) Triwulan III-2024, kelas menengah Indonesia mengalami penyusutan signifikan, dari 60 juta jiwa pada 2018 menjadi 52 juta jiwa pada 2023. Kondisi ini dipicu oleh penurunan daya beli akibat meningkatnya biaya kebutuhan pokok, termasuk makanan dan air minum.
Dari pemaparan tersebut ada fakta-fakta yang bisa di indera yakni air galon yang menjadi kebutuhan primer untuk minum di kalangan masyarakat membuat sebagian menjadi kesulitan dan menjadi kelas menengah. Adapun penyebab lainnya menurut data yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 jumlah kelas menengah yang ada di Indonesia sekitar 57,33 juta orang atau 21,45% dari total jumlah penduduk.
Lalu pada tahun 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara dengan 17,13% jadi banyaknya sekitar 9,48 juta masyarakat yang kelas menengah yang turun menjadi kelas ekonomi dan efek dari Covid-19, kehilangan pekerjaan karena PHK dan mengalami kebangkrutan pada bisnis.
Hal ini bisa terjadi dari 10 tahun lalu bahkan berlanjut sampai sekarang. Sehingga kezaliman terhadap rakyat terus terjadi tanpa diberi solusi. Belum lagi beberapa daerah mengalami kekeringan dan air PDAM kurang berkualitas.
Mengkonsumsi air galon yang berdampak pada keuangan bagi setiap masyarakat kelas menengah yang membuat mereka miskin. Sedangkan di sisi lain air dalam kemasan yang dijual perusahaan dan dijadikan ajang bisnis untung meraih komoditas ekonomi.
Akibatnya, air diprivatisasi yang membuat perusahaan swasta dapat menguasai sumber air dengan teknologi yang canggih bisa menyedot air tanah di dalam bumi. Sehingga perusahaan diberikan keleluasaan dalam membuat saluran air dari sumber mata air pegunungan.
Negara seharusnya yang bertanggung jawab atas tersedianya air PDAM dan bukan memudahkan akses untuk para korporasi bisnis diatas penderitaan rakyat yang mengalami krisis air. Inilah akibat sistem kapitalisme yang menjadi asas sebuah negara yang menjadikan materi sebagai tujuan.
Sangat jauh berbeda ketikan sistem Islam yang mengatur yakni khilafah Islam yang akan memenuhi segala kebutuhan pokok masyarakat mulai dari sandang, pangan dan papan. Islam memandang air menjadi kebutuhan primer wajib diberikan secara murah bahkan gratis.
Baca juga:
Tersandera Swastanisasi, Air Berhenti Mengalir
Air termasuk dalam kepemilikan umum (_milkiyyah ammah_) untuk masyarakat dan menjadi bahaya apabila ada yang memiliki secara personal maupun dikomersialkan. Dalam hadits Rasulullah Saw dijelaskan sebagai berikut, " Kaum Muslim berserikat akan tigal hal yakni: padang rumput, air dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Maka, pihak swasta tidak boleh memiliki air secara pribadi dengan menjualnya tetapi dibolehkan menggunakan air untuk dikonsumsi.
Para pihak swasta juga tidak diizinkan menggunakan alat pengeboran yang membuat sumur-sumur mati dan kering. Begitupun jika menimbulkan bencana ekologis yang dapat merugikan banyak orang.
Oleh karena itu, dalam negara Islam wajib mengatur air yang tersedia yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberi inovasi agar pengelolaan air aman dikonsumsi. Negara juga membuat penampungan air, danau dan bendungan.
Negara juga menjaga ekosistem air melalui tata kelola hutan dengan baik karena hutan merupakan kepemilikan umum tidak boleh diambil alih pihak swasta. Supaya penebangan liar minim serta efektif untuk memberikan air bersih untuk dikonsumsi dan sebagai cara untuk menghindari krisis air.
Baca juga:
Baitul Jannati, Tinggal Slogan Mati
Alhasil, kemiskinan nihil dan kesejahteraan lahir dan terjaga selama sistem Islam dalam naungan khilafah diterapkan. Yang mampu mencegah segala kesulitan hidup termasuk kebutuhan primer yakni tercukupinya air bersih serta berkualitas pada masyarakat. Wallahualam bissawab. [ry].
