 |
| Sumber ilustrasi gambar: detik.com |
Demokrasi tak layak dipertahankan ataupun diperbaiki. Menerima Demokrasi sama dengan mengadakan tandingan selain Allah. Sebab demokrasi meniscayakan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan Syarak. Jelas itu merupakan kesyirikan.
Oleh Reni Rosmawati
Pegiat Literasi Islam Kafah dan Admin Beritanusaindo
Beritanusaindo.my.id - OPINI - Dewasa ini, mencuat pandangan bahwa di Indonesia ada fenomena kemunduran demokrasi (Democratic Backsliding). Oleh karena itu, muncul harapan agar kaum muda khususnya mahasiswa (Gen Z) bisa menjadi agen perubahan demokrasi. Untuk mewujudkannya, maka harus ada reformasi di tubuh partai politik dengan adanya perubahan pola rekrutmen, kaderisasi, dan distribusi kader. Sehingga mahasiswa memiliki bekal ilmu pengetahuan politik mumpuni dalam memperbaiki iklim demokrasi di masa depan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Ketua APSIPOL, Iding Rosyidin, dalam acara Konferensi Nasional bertema ‘Indonesia’s Future Democrazy: Opportunities and Challenges’ di Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (ASIPOL).
Hal senada juga disampaikan Asrinaldi, Pakar Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas. Menurut Asrinaldi, partisipasi Gen Z dapat menjaga iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Karena itu, Gen Z harus dibekali ilmu pengetahuan politik yang mumpuni. Jika tidak, maka demokrasi tidak akan bergerak lebih baik. (Bangkapos, 18/9/2024)
Benarkah Demokrasi Dapat Diperbaiki?
Sejatinya, pandangan bahwa demokrasi bisa berubah dan diperbaiki amatlah menyesatkan. Karena realitanya politik demokrasi tidak berkorelasi dengan perbaikan kehidupan masyarakat. Sebaliknya, demokrasilah penyebab munculnya berbagai masalah yang membelenggu masyarakat hari ini.
Demokrasi merupakan buah dari pemikiran manusia yang bersifat terbatas dan serba kekurangan. Demokrasi pun lahir dari ide kapitalisme yang memiliki akidah sekuler (pemisahan agama dari kehidupan). Di negeri pengusungnya sendiri yakni Yunani, demokrasi mendapatkan penolakan. Para filsuf Yunani, seperti Socrates, Pluto, dan Aristoteles menggambarkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan paling buruk, lebih rendah daripada pengaturan politik lainnya. Demokrasi pun merupakan mobocracy atau the rule of the mob (hukum rimba). Sebab pemerintahannya dijalankan oleh sekelompok minoritas di dewan perwakilan yang mewakili mayoritas rakyat. Yang akhirnya akan berbuah menjadi pemerintah anarkis dan ajang konflik kepentingan kelompok sosial juga elit kekuasaan yang berujung pada kehancuran negara dan rakyatnya.
Baca juga: Kapitalisme Meniscayakan Berulang Kasus Penjualan Orang
Namun anehnya, di negeri ini dan negeri lainnya demokrasi justru dibela mati-matian oleh para pendukungnya. Padahal sudah jelas tak ada satupun kebaikan yang lahir darinya, selain beragam nestapa dan penderitaan. Meski klaim politik dan kekuasaan dari demokrasi ‘berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat’, namun nyatanya tidak demikian. Siapa yang memiliki jabatan, pengaruh, dan modal (kapital), merekalah yang berkuasa. Rakyat hanya dijadikan tameng untuk memuluskn jalannya politik demokrasi sesuai kehendak Barat dan kroninya.
Masyarakat harusnya bisa mengindera dan merasakan bagaimana hidup diatur oleh sistem demokrasi. Kemiskinan ekstrim di mana-mana; pengangguran merajalela akibat sulitnya mencari kerja, jika adapun pekerjaan harus bersaing dengan tenaga kerja asing; PHK massal marak; biaya hidup; kesehatan; dan keamanan pun demikian mahal. Pun demikian dengan berbagai rentetan penderitaan yang dialami serta membelenggu umat muslim di Palestina, Suriah, Rohingya, dan di belahan dunia lainnya, semua merupakan dampak dari penerapan sistem demokrasi.
Oleh karena itu, jelas demokrasi adalah sistem rusak yang tak layak diperbaiki apalagi dipertahankan oleh kita semua. Demokrasi ibarat mobil rusak yang jika terus dipaksa dikendarai, maka akan semakin menimbulkan kerusakan serius pada komponen lainnya, bahkan mogok, meskipun sopir yang mengendarainya mahir.
Baca juga: Tawuran Remaja Kian Meningkat, Butuh Solusi Hakiki
Demokrasi Bertentangan dengan Islam
Keburukan dan kerusakan yang ditimbulkan, demokrasi juga bertentangan dengan Islam. Islam dan demokrasi tidak memiliki hubungan sama sekali. Keduanya saling terpisah, tidak terikat. Negara Barat (AS) yang gencar memasarkan demokrasi di negeri-negeri muslim, dengan membangun opini umum bahwa esensi demokrasi sama dengan Islam karena ada musyawarah (syura), toleransi (tasamuh), persamaan (musamah), dan keadilan (al-adl). Tujuannya untuk melemahkan dan menyesatkan pemikiran umatnya agar mengakui demokrasi sebagai sistem baik dan melupakan bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang memiliki metode khas yang pernah diterapkan selama hampir 14 abad lamanya.
Karena itu, kita harus mewaspadai agenda Barat tersebut. Menerima demokrasi sama saja dengan menentang Allah dan Rasul-Nya. Sebab demokrasi meniscayakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang artinya rakyatlah yang memiliki otoritas menetapkan hukum serta menghalalkan dan mengharamkan suatu perkara/perbuatan. Inilah yang mendasari demokrasi sebagai sistem kufur, sebab berani menandingi Allah dalam menghukumi suatu urusan.
Seorang ulama besar, Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya 'Ad Dimuqratiyah Nizamul Kufr’ menjelaskan bahwa menurut Islam kedaulatan ada di tangan Syarak bukan rakyat. Artinya Allah Swt. satu-satunya yang bertindak sebagai musyari (pembuat hukum). Penetapan halal dan haram merupakan hak prerogatif Allah, bukan dimusyawarahkan oleh parlemen/dewan perwakilan rakyat seperti hari ini.
Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-An’am ayat 57: “.... Menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.”
Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa hanya Dialah yang berhak menentukan hukum bagi manusia. Dari ayat tersebut kita harus menyadari bahwa bersikukuh mengadopsi sistem demokrasi sama saja dengan mengadakan tandingan Allah dan itu merupakan suatu kesyirikan.
Baca juga: Bangun Rumah Sendiri Kena Pajak
Jika Gen Z ingin berpartisipasi dalam perubahan politik Indonesia, maka tentunya harus mencari dulu referensi tentang politik yang benar, yang membawa misi Islam. Bukan partai-partai politik sekuler yang mengusung ide demokrasi.
Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ada beberapa kriteria partai politik yang benar (sahih) dan layak untuk diikuti. Antara lain: Pertama, memiliki ideologi sahih (Islam) sekaligus menjadi ikatan yang menghimpun para anggotanya. Kedua, memiliki konseptual politik yang dipilih untuk menjalankan perubahan (mengadopsi fikrah politik tertentu). Ketiga, memiliki metode langkah perubahan yang relevan dengan problem sistem (metode perubahan yang teruji). Keempat, memiliki para anggota yang memiliki kesadaran yang benar (bukan sekadar karena ketokohan, kepakaran, dan jabatan).
Sayangnya, partai politik semacam itu kini jarang ditemui jika tidak jeli mencari. Sebab telah dipersekusi dan diamputasi haknya untuk menyuarakan kebenaran Islam dengan dalih radikal, mengancam kedaulatan, serta akan memecah belah negara. Padahal semua tuduhan tersebut tidak terbukti sampai hari ini. Karena itu, Gen Z tidak boleh terprovokasi jika ada yang menyudutkan suatu partai politik yang membawa ide Islam secara kafah, sebab niscaya darinyalah Gen Z akan menemukan apa itu makna politik sejati yang tentunya tidak sama seperti demokrasi.
Wallahu a'lam bi ash-shawwab. [Rens]
