Hanya Islam Solusi Hakiki untuk Masalah Stunting

Admin Beritanusaindo
0

 

Sumber ilustrasi gambar: Siloam Hospital 


Masalah stunting tidak akan bisa selesai hanya dengan pemberian sekali bantuan seperti bansos yang nominalnya tidak seberapa. Karena faktanya kebutuhan nutrisi bagi anak-anak agar bisa tumbuh kembang dengan baik sangat kompleks, seperti vitamin, protein, lemak, dan lain sebagainya tidak sedikit biayanya.

Oleh Iis Siti Nurasipah

Pegiat Dakwah dan Terapis 


Beritanusaindo.my.id - OPINI - Dengan masih banyaknya angka kasus stunting di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung, akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi gizi pada saat 1000 hari pertama kehidupan bayi dari sejak bayi dalam kandungan, hingga dua tahun setelah dilahirkan. 


Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Cileunyi Kulon untuk mengatasi stunting adalah dengan memberikan bansos bagi keluarga rawan stunting dari Badan Pangan Nasional Bantuan tersebut diberikan melalui Poskesos Cileunyi Kulon kepada 136 KPM (Kader Pembangunan Manusia) setempat, untuk kemudian disalurkan kepada rakyat yang membutuhkan. (Cileunyi kulon.desa.id 17/09/2024)


Baca juga: Sertifikasi Halal, Mengapa Ada Nama-nama Tak Halal?


Stunting memang menjadi persoalan genting di negeri ini, khususnya di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 ada 20.641 anak stunting dan pada tahun 2022 angkanya naik menjadi 21,6% yaitu sebanyak 21.018 anak. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung)


Fakta ini cukup memprihatikan. Apalagi Indonesia negara subur dan kaya akan sumber daya alam yang melimpah, baik di darat maupun laut. Semestinya tidak ada rakyat yang mengalami stunting. Namun faktanya sekarang Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangan serta nutrisi rakyatnya per individu.


Sebenarnya, ada banyak faktor yang menyebabkan anak mengalami gizi buruk. Di antaranya: Pertama, kemiskinan ekstrem serta mahalnya harga kebutuhan pokok dan kesehatan. Sementara pekerjaan sulit dicari oleh para suami/ayah. Inilah yang membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya keluarganya. Sehingga memberikan makanan seadanya kepada anak-anaknya, meskipun nutrisinya tidak terpenuhi yang penting kenyang. 


Kedua, faktor minimnya edukasi yang diterima calon ayah dan ibu tentang bagaimana menyiapkan diri dan nutrisi menyambut kehadiran sang buah hati. Serta kehidupan yang bebas dikalangan remaja penyebab anak mengalami stunting adalah orangtua yang dipaksa untuk menjadi ibu dan ayah sebelum mereka siap. Hal ini akibat pergaulan bebas yang menyebabkan MBA (married by accident) atau hamil diluar nikah di kalangan remaja, sudah bisa dipastikan akan melahirkan anak-anak dari pasangan yang belum siap menjadi orang tua.


Ketiga, peran negara yang menempatkan diri hanya sebagai regulator saja, sehingga abai akan kesulitan yang sedang dialami oleh rakyatnya. Negara hanya fokus pada proyek-proyek raksasa berbasis investasi dan riba, yang menguntungkan penguasa, dan mengabaikan kesejahteraan rakyat kecil.


Baca juga: https://www.beritanusaindo.my.id/2024/10/produk-halal-atau-haram-kok-sama.html


Oleh karena itu, masalah stunting tidak akan bisa selesai hanya dengan pemberian sekali bantuan seperti bansos yang nominalnya tidak seberapa. Karena faktanya kebutuhan nutrisi bagi anak-anak agar bisa tumbuh kembang dengan baik sangat kompleks, seperti vitamin, protein, lemak, dan lain sebagainya tidak sedikit biayanya.


Yang dibutuhkan masyarakat bukan bansos yang bersifat sementara, tetapi kemudahan mengakses harga pangan yang murah setiap saat, dan ini merupakan tugas negara dalam memenuhinya. Karena negaralah pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dari mulai sandang, papan, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penanggung nafkah, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta rasa aman. Ketika tanggung jawab ini tidak dilaksanakan oleh negara maka masalah stunting, gizi buruk terjadi. Sebab, pemenuhan gizi seimbang sangatlah sulit didapat, bahkan untuk makan sehari-hari saja, belum tentu mampu terpenuhi.


Abainya tanggung jawab yang dilakukan negara berpangkal dari penerapan sistem kapitalisme sekuler. Sistem kapitalisme telah menjadikan negara kehilangan fungsi utamanya, yaitu mengurusi urusan rakyatnya. Sistem ini yang membuka peluang pihak kapital meliberalisasi harta publik itu dengan cara dieksploitasi dengan skala besar, untuk dinikmati oleh segelintir orang yakni para pemilik modal besar, baik swasta maupun asing. Para kapital ini diberi keleluasaan untuk mengelola aset yang harusnya didistribusikan kepada rakyat dan imbasnya merekalah yang memegang kendali atas kepemilikan umum tersebut seperti pengelolaan air, listrik, BBM, maupun pangan yang merupakan kebutuhan pokok, sebagian besar dikendalikan swasta.


Sungguh kita butuh sistem yang benar-benar dapat menyelesaikan masalah stunting ini dengan tuntas, yakni sistem yang mampu melahirkan penguasa yang benar-benar memedulikan urusan rakyat. Yaitu sistem pemerintahan yang landasan hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang diterapkan dalam institusi negara.


Sejarah telah mencatat tentang riayah yang dilakukan penguasa Islam salah satunya Khalifah Umar bin Khattab ra, ketika terjadi Amar Ramadah atau Tahun Abu. Semua masyarakat Arab, mengalami masa paceklik yang berat. Saat rakyatnya mulai putus asa, tanggung jawab sebagai Amirul Mukminin dijalankannya sepenuh hati. Setiap hari beliau menginstruksikan aparatnya untuk menyembelih unta lalu disebarkan kepada seluruh rakyat melalui pengumuman. Khawatir makanannya tidak cukup, beliau rela menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. 


Sebagai pemimpin umat Islam, Khalifah Umar bin Khattab tidak tinggal diam, beliau menulis surat kepada wakil-wakilnya di Irak dan Syam untuk meminta pertolongan. Sesampainya bantuan di Madinah, Umar menunjuk beberapa orang terpercaya untuk melakukan distribusi. Bahkan beliau sendiri ikut turun membagikan makanan bagi penduduk Madinah, dan hampir setiap malam dengan ditemani sahabatnya Aslam secara diam-diam keluar masuk kampung untuk memastikan rakyatnya tidak ada terlewat dalam menerima bantuan.


Islam mengajarkan bahwa memenuhi kebutuhan pokok umat adalah bagian dari tanggung jawab besar penguasa. Jika seorang pemimpin melakukan kezaliman, apalagi sampai gizi rakyatnya tidak terpenuhi karena miskin maka ini bisa menjadi dosa besar bagi seorang pemimpin.


Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab pemimpin sebagai raa'in, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)


Cara yang dilakukan negara Islam untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya yakni dengan menciptakan lapangan kerja bagi laki-laki dan para pemimpin rumah tangga. Negara yang akan menjamin mereka menemukan pekerjaan sesuai dengan bakat, pendidikan, dan keahliannya. Jika seseorang tidak mampu bekerja karena kecacatan fisik, atau sakit yang diderita maka negara menetapkan ahli warislah yang bertanggung jawab. Namun jika ahli waris tidak ada maka negara yang akan menjamin kesejahteraannya melalui baitulmal.


Negara berwenang mengelola harta kepemilikan umum seperti barang tambang, hutan, laut, dan danau. Hasil pengelolaannya dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan pengurusan kesejahteraan rakyat ke pihak swasta apalagi kepada asing. Karena hal ini beresiko memunculkan intervensi dari pihak swasta, yang bermindset bisnis dan keuntungan.


Baca juga: Toleransi dalam Kapitalisme VS Toleransi dalam Islam


Negara akan membiayai pelaksanaan layanan pendidikan, kesehatan, dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat yang dibiayai oleh baitulmal yang menampung pos-pos pemasukan. Hal ini dapat meringankan tugas pemimpin rumah tangga dalam mencari nafkah, dan fokus pada keperluan rumah tangga saja, sehingga ibu bisa fokus pada perannya untuk mendidik, merawat dan membesarkan anak-anaknya, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas.


Maka solusi hakiki untuk menyelesaikan secara tuntas stunting adalah kembali pada sistem ekonomi Islam dalam naungan pemerintahan yang Islami. 

Wallahu a'lam bii shawab. [Rens]


Disclaimer: Beritanusaindo adalah sarana edukasi masyarakat. Silahkan kirimkan tulisan anda ke media kami. Beritanusaindo akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa opini, SP, puisi, cerpen, sejarah Islam, tsaqafah Islam, fiqih, olah raga, story telling, makanan, kesehatan, dan tulisan lainnya. Dengan catatan tulisan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, hoax, dan mengandung ujaran kebencian. Tulisan yang dikirim dan dimuat di media Beritanusaindo sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.


Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)