 |
| Ilustrasi: WesJavatoday.com |
Jika sistem Islam diterapkan untuk menangani fenomena premanisme berkedok Ormas, maka pendekatan yang diambil akan sangat berbeda dibandingkan sistem sekular modern.
Oleh: Widiawati
Aktivis Dakwah
Beritakan.my.id - OPINI - Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya terkait maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (Ormas). Fenomena ini dianggap mengganggu iklim usaha dan ketertiban umum.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Langkah yang diambil termasuk pembinaan terhadap oknum-oknum Ormas yang terlibat dalam tindakan premanisme. Selain itu, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas untuk menindak tegas aktivitas Ormas yang meresahkan masyarakat dan menghambat inventasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan premanisme yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Pemerintah berharap dengan langkah ini, iklim usaha di Indonesia dapat kembali kondusif dan masyarakat merasa aman dari tindakan premanisme yang mengatasnamakan Ormas. (cnbc.indonesia.com)
Munculnya premanisme berkedok Ormas di Indonesia adalah hasil dari perpaduan berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang saling berkaitan. Adapun salah satu faktor utamanya adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus, Ormas yang melakukan aksi kekerasan atau intimidasi sering kali tidak ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum. Hal ini bisa terjadi karena mungkin keterbatasan sumber daya aparat, ketakutan akan benturan konflik sosial, atau bahkan karena adanya hubungan personal atau politik antara aparat dan kelompok Ormas tersebut. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten, mereka akan merasa bebas melakukan tindakan kriminal atau premanisme karena tidak akan mendapatkan konsekuensi hukum yang serius.
Premanisme ini juga bisa tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan formal karena rendahnya pendidikan atau kurangnya keterampilan. Dalam kondisi seperti ini, mereka akan mudah terpengaruh untuk bergabung dengan kelompok yang menjanjikan penghasilan, perlindungan, atau rasa memiliki meskipun melalui jalur illegal atau kekerasan.
Premanisme juga muncul karena adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Ketimpangan sosial, akses yang terbatas terhadap pelayanan publik, serta maraknya korupsi di kalangan elite memperkuat kesenjangan masyarakat dengan negara. Jadi, premanisme berkedok Ormas bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari kombinasi antara lemahnya negara, ketimpangan sosial, permainan politik praktis dan budaya kekuasaan informal.
Jika sistem Islam diterapkan untuk menangani fenomena premanisme berkedok Ormas, maka pendekatan yang diambil akan sangat berbeda dibandingkan sistem sekular modern. Sistem Islam tidak akan hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga membangun tatanan masyarakat yang adil secara menyeluruh, mulai dari sisi spiritual, sosial ekonomi, hingga politik.
Dalam sistem Islam, hukum ditegakkan tanpa tebang pilih, baik kepada rakyat biasa maupun kepada tokoh berpengaruh. Aparat pun tidak akan bisa disuap, dan hakim serta penguasa harus bebas dari kepentingan pribadi.
Negara dalam sistem Islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan seluruh rakyat dan wilayahnya. Pemimpin wajib menunjuk Wali (Gubernur) dan Amil (Pejabat Local) yang amanah dan kompeten, yang langsung bertanggung jawab terhadap pengawasan wilayahnya. Artinya, tidak akan ada ruang kosong yang bisa diisi oleh preman atau kekuasaan jalanan karena seluruh aspek kehidupan masyarakat diawasi secara aktif oleh aparat yang takut kepada Allah dan bekerja melayani rakyat, bukan mencari keuntungan pribadi.
Premanisme sering muncul karena adanya ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Dalam Islam, negara wajib menjamin kebutuhan pokok setiap individu, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan tanpa harus bergantung pada mekanisme pasar atau utang luar negeri. Begitupun zakat, infak, dan sedekah dikelola oleh negara untuk mengentaskan kemiskinan.
Islam juga tidak hanya memperbaiki sistem hukum dan ekonomi, tetapi juga mendidik individu menjadi manusia yang bertakwa dan bertanggung jawab. Pendidikan dalam Islam menanamkan akhlak, ilmu syar’i, dan kesadaran bahwa hidup ini adalah amanah dari Allah ta'ala. Dalam sistem Islam, Ormas atau kelompok masyarakat boleh ada, selama aktivitasnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika ada kelompok yang mengorganisasi kekerasan, pemerasan, atau membuat kegaduhan di tengah masyarakat, maka negara wajib membubarkan dan menindak tegas kelompok tersebut.
Islam bukan hanya solusi moral tetapi juga solusi sistematik. Ia membentuk manusia yang bertakwa sekaligus membangun negara yang adil dan kuat.
Wallahu a'lam bish shawab.
Editor: Rens
Disclaimer: Beritakan adalah sarana edukasi masyarakat. Silahkan kirimkan tulisan anda ke media kami. Beritakan akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa opini, SP, puisi, cerpen, sejarah Islam, tsaqafah Islam, fiqih, olah raga, story telling, makanan, kesehatan, dan tulisan lainnya. Dengan catatan tulisan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, hoax, dan mengandung ujaran kebencian. Tulisan yang dikirim dan dimuat di media Beritakan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
