Program Magang Bukan Solusi Masalah Pengangguran

 

Sumber Ilustrasi : iStock.

Oleh : Sinta Normaya (Pegiat Pena Banua)

Pengangguran masih menjadi persoalan pelik bagi generasi muda baik di negara berkembang hingga negara maju sekalipun. Berdasarkan laporan World Bank East Asia and The Pasific Economic pada Oktober 2025, setidaknya satu dari tujuh anak muda di China dan Indonesia mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan, dimana jika dihitung-hitung jumlah ini sangatlah berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja (CNNIndonesia.com, 08/10).

Menjawab tantangan ini di Indonesia, salah satu upaya pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) bekerjasama dengan beragam perusahaan membuka kesempatan berupa program magang berbayar sekitar enam bulan lamanya bagi fresh graduate atau mahasiswa yang baru lulus satu tahun. Tampaknya program ini menjadi angin segar oleh kalangan anak muda yang baru saja menyandang gelar pendidikan tinggi untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

Hal ini menandakan bahwa masalah pengangguran bukan hanya sekedar soal skill dan lapangan kerja, melainkan masalah sistemik. Negara dalam sistem kapitalisme saat ini hanya bertindak sebagai regulator sekaligus fasilitator bagi para pemilik modal untuk untuk menjalankan industri mereka. Sehingga, negara tidak terlibat secara langsung dalam menciptakan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan. Maka banyak sekali ditemukan pekerja 'impor' karena perusahaan membutuhkan tenaga ahli yang mumpuni untuk keberlangsungan bisnisnya.

Alhasil, tenaga kerja lokal - karena dianggap kurang expert - tidak mendapatkan kesempatan, belum lagi masalah kolusi dan nepotisme internal perusahaan. 

Disisi lain, sumber daya alam yang melimpah juga tidak dikelola oleh negara secara mandiri, melainkan diserahkan pada swasta dan mekanisme pasar melalui investasi. Ketika pengelolaan SDA dikelola oleh swasta, bukan kemaslahatan rakyat yang menjadi tujuan melainkan untuk mengejar keuntungan bisnis perusahaan. Alhasil, lapangan pekerjaan yang layak tidak dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat karena tidak semua kalangan mampu bersaing dengan ketatnya persyaratan yang dibuat oleh pasar. 

Lebih jauh lagi, tingginya tingkat pengangguran menimbulkan penurunan daya beli di sektor rill, yang akhirnya berimbas pada siklus negatif dalam roda perekonomian negara. Maka dari itu, butuh sistem yang komprehensif yang mampu menyelesaikan persoalan ini.

Islam memiliki mekanisme fundamental untuk mengurai masalah pengangguran. Dalam Daulah Islam, negara akan mengatur terkait distribusi kekayaan misalnya. Allah Subhana wa Ta’ala berfirman, 

“…Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Pendistribusian harta ini mampu memberikan peluang bagi para pencari nafkah ataupun laki-laki baligh untuk menggunakannya sebagai modal usaha, berdagang ataupun yang lainnya. Pendistribusian harta ini akan diatur dalam pengelolaan Baitul Mal.

Selain itu, negara juga akan mengambil alih pengelolaan sumber daya alam secara berdikari. Pengelolaan tambang ini berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu merujuk pada salah satu hadis Rasulullah,

"Kaum muslim (manusia) berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api" (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Pengelolaan tambang oleh negara secara mandiri ini akan menutup adanya intervensi dari pihak luar soal urusan kelola tambang, sehingga negara bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat secara luas, dan hasil dari tambang pun akan diberikan kepada masyarakat.

Para tenaga kerja juga akan di-support oleh negara melalui pendidikan yang tinggi dan berkualitas sehingga mereka mampu bekerja dengan skill yang mumpuni, serta fasilitas teknologi yang canggih, sehingga tidak ada lagi yang namanya ketergantungan oleh negara luar.

Dengan demikian, masalah pengangguran akan selesai.

Wallahu a'lam bishshawwab.

------

Editor : Vindy Maramis