 |
| Sumber ilustrasi gambar: BaKTINesw |
Oleh Umi Lia
Member Akademi Menulis Kreatif
Beritanusaindo.my.id - OPNI - Ajakan Presiden Jokowi pada para influencer atau pesohor untuk melakukan kunjungan ke IKN (Ibu Kota Nusantara) menuai pro dan kontra. Mereka direncanakan mendampingi presiden meresmikan jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol. Namun sejumlah pengamat politik menilai hal tersebut tidak begitu diperlukan. Seperti diungkap Adi Prayitno, menurutnya yang harus menjadi prioritas penguasa adalah bagaimana caranya mengundang para investor untuk berinvestasi. Sementara analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menganggap bahwa presiden melakukannya hanya untuk menciptakan kesan positif. Padahal pembangunannya pada tahap pertama saja belum sepenuhnya rampung menjelang akhir jabatannya. Di sisi lain, Staf Khusus Presiden, Grace Natali menjelaskan alasan kehadiran para pesohor termasuk artis di proyek Ibu Kota Baru sebagai satu bentuk keterbukaan kepada publik. (Tempo.co, 4/8/2024)
Pada akhirnya, Presiden Jokowi batal mengajak 500 relawan ke IKN pada awal Agustus karena khawatir akan mengganggu persiapan upacara kemerdekaan, keberangkatannya ditunda sampai nanti setelah perayaan kemerdekaan. Sebagian pihak memandang hal ini hanya akan menghamburkan anggaran dan dinilai tidak efektif juga efisien. Kehadiran influencer hanya sekadar untuk membentuk kesan baik dan menutupi berbagai persoalan yang ada, tanpa membahas nasib masyarakat yang terdampak dari proyek pembangunan tersebut.
Baca juga: Tanpa Pemimpin Islam Umat Senantiasa Teraniaya
Seperti yang kita ketahui pembangunan IKN lebih condong pada kepentingan para kapital, sementara pendanaannya yang awalnya tidak akan mengganggu APBN karena dianggap sebagai proyek strategis nasional, saat ini tidaklah demikian. Selain pendanaan yang masih bermasalah, hingga saat ini masih menyisakan banyak konflik agraria sebab telah terbukti merampas ruang hidup masyarakat. Belum lagi keberadaan sebagian pejabat yang tidak amanah melakukan intrik dan manuver-manuver demi meraih kepentingan kelompok tertentu tanpa mempedulikan pihak lain yang dirugikan baik rakyat maupun negara.
Pada pembangunan IKN yang memiliki luas 235.751 Ha ini, terdapat sebagian lahan milik rakyat. Banyak kalangan menilai bahwa proyek IKN kuat dengan aroma bisnis dan mengancam hak-hak masyarakat adat yang hidup di wilayah tersebut. Keputusan yang diambil presiden dengan mengatakan wilayah calon ibukota itu adalah lahan kosong ternyata tidaklah demikian. Sebab ternyata ada ribuan warga seperti nelayan, petani, transmigran dan lain-lain terkena dampaknya. Juga ada sejumlah kampung yang ada di Palu, Morowali, Sekerat, Maros serta Hulu Sungai Kayan yang juga turut terdampak.
Baca juga: Rumah Murah Hanya Sebatas Angan dalam Sistem Kapitalis
Inilah fakta pembangunan yang terjadi dalam sistem kapitalis. Semua ditujukan bagi para korporat selaku pemilik modal. Tanpa peduli akan kerugian yang akan dialami masyarakat, karena asas yang digunakan adalah manfaat. Mereka merasa bisa melakukan apapun untuk meraup keuntungan materi sementara penderitaan rakyat diabaikan.
Lain halnya dengan Islam, pemindahan ibu kota sepanjang sejarah peradaban Islam adalah hal biasa dilakukan seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Begitupun pembangunan sarana-sarana lainnya. Hanya saja asas dalam pembangunan sangat berbeda dengan kapitalisme. Sebab posisi penguasa atau pemimpin adalah sebagai peri'ayah atau pengurus untuk seluruh rakyatnya. Ketika terjadi pemindahan ibu kota akan selalu mempertimbangkan kemudaratan yang mungkin ditimbulkan dan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Begitupun pendanaannya, negara tidak akan mengundang para investor, sebab investasi sama saja dengan utang yang akan melemahkan kedaulatan negara. Juga tidak akan memaksakan di tengah masih banyak rakyat yang butuh uluran tangan penguasa. Harus dipastikan dana tersedia di baitul mal sehingga tidak mengganggu pos anggaran untuk mengurus rakyat.
Baca juga: Menyoal Disalahgunakannya Kuota Haji
Salah satu contoh penggunaan dana yang efektif efisien tampak pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang mengerahkan segenap potensi dan kemampuannya untuk menjalankan tugasnya sebagai penjaga dan pelayan umat. Ia senantiasa berhati-hati dalam mempergunakan uang umat, bahkan memerintahkan agar laporan administrasi menggunakan kata-kata yang ringkas dan menggunakan pena yang runcing agar tidak banyak membuang kertas yang dibeli dengan uang rakyat. Berbagai persoalan diletakan pada porsinya dan senantiasa memisahkan urusan pribadi dengan masalah kenegaraan.
Jika khalifah kedatangan tamu, akan ditanya kepentingannya, jika untuk keperluan pribadi, lampu akan dimatikan karena tidak ingin menggunakan fasilitas negara. Demikianlah kehati-hatian seorang penguasa menggunakan anggaran milik umat. Penguasa benar-benar berperan sebagai pengurus dan pelindung rakyat.
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai, orang-orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng. Jika ia memerintahkan takwa kepada Allah dan adil maka dengannya ia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika ia memerintahkan yang lain, ia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya." (HR Bukhari dan Muslim)
Alhasil, akan terjalin rasa saling mencintai antara penguasa dan rakyatnya. Keharmonisan akan terwujud dengan baik, budaya amar makruf nahi mungkar pun akan berjalan. Sikap kritis inilah yang akan mengontrol kebijakan penguasa agar tidak menyalahi syariat Islam dan merugikan masyarakat. Sungguh pemimpin yang amanah dan peduli terhadap kepentingan rakyatnya hanya akan ditemukan di sistem kehidupan Islam. Untuk itu bersegeralah menjalankan semua ketentuan Allah dan RasulNya dan berusaha mewujudkan institusi yang menjamin hal tersebut.
Wallahu a'lam bish shawab. [Rens]
Disclaimer: Beritanusaindo adalah sarana edukasi masyarakat. Silahkan kirimkan tulisan anda ke media kami. Beritanusaindo akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa opini, SP, puisi, cerpen, sejarah Islam, tsaqafah Islam, fiqih, olah raga, story telling, makanan, kesehatan, dan tulisan lainnya. Dengan catatan tulisan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, hoax, dan mengandung ujaran kebencian. Tulisan yang dikirim dan dimuat di media Beritanusaindo sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
