Oleh: Rizqi Awal
Pengamat kebijakan publik / warga jakarta
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Anies Baswedan dan PDIP untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024 telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat⁶⁷. Keputusan ini mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, memungkinkan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon tanpa harus memiliki kursi di DPRD⁹.
Demokrasi: Sebuah Dagelan?
Dalam konteks demokrasi Indonesia, keputusan ini menambah babak baru dalam drama politik yang sering kali terlihat seperti dagelan. Semua kemungkinan bisa terjadi, termasuk pembelotan setelah deklarasi. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem demokrasi kita, di mana kepentingan pribadi dan partai sering kali mengalahkan kepentingan rakyat.
Anies Baswedan dan PDIP: Koalisi yang Tak Terduga
Anies Baswedan, yang sebelumnya didukung oleh PKS, NasDem, dan PKB, kini berpotensi diusung oleh PDIP¹²¹⁴. Ini adalah perkembangan yang mengejutkan, mengingat perbedaan ideologi antara Anies dan PDIP. Namun, dalam Politik Demokrasi, tidak ada teman yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Koalisi ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, aliansi bisa berubah seiring dengan dinamika politik yang ada.
Seruan untuk Ummat: Kembali ke Politik Islam
Melihat situasi ini, penting bagi umat Islam untuk merenungkan kembali arah perjuangan politik kita. Demokrasi, dengan segala kelemahannya, sering kali gagal memenuhi harapan rakyat. Oleh karena itu, sudah saatnya kita memperjuangkan politik Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Sistem pemerintahan Islam menawarkan solusi yang lebih adil dan berkeadilan, di mana kepentingan umat menjadi prioritas utama.
Meninggalkan Demokrasi: Sebuah Pilihan?
Meninggalkan demokrasi mungkin terdengar radikal bagi sebagian orang, namun jika kita melihat sejarah dan ajaran Islam, sistem pemerintahan Islam telah terbukti mampu membawa kesejahteraan dan keadilan bagi umat. Demokrasi yang kita jalani saat ini sering kali hanya menjadi alat bagi segelintir elit untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Sudah saatnya kita kembali kepada sistem yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Putusan MK ini membuka peluang baru bagi Anies Baswedan dan PDIP, namun juga menegaskan kembali betapa dinamisnya politik di Indonesia. Bagi umat Islam, ini adalah momen untuk merenungkan kembali arah perjuangan politik kita dan mempertimbangkan kembali sistem pemerintahan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita berjuang untuk politik Islam yang lebih adil dan berkeadilan, demi kesejahteraan umat.
