Oleh Sri Mestika
Beritanusaindo.my.id, OPINI--Baru-baru ini dalam pendataan ulang yang di lakukan oleh BPS ( Badan Pusat Statistik ) pada September 2024 , mereka mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0.12% . Hal ini sudah terjadi selama lima bulan berturut turut. Kali ini deflasi yang terdalam dan terparah di tahun 2024. Terbukti dari penurun harga komoditas yang drastis dan terus menerus. Mulai dari BBM non subsidi mengalami deflasi 0.72%, bahan pangan , minuman dan juga tembakau sebesar 0.58% per September 2024.
Bukankah seharusnya terjadi deflasi ini memudahkan rakyat? namun hal ini salah besar. Terjadinya PHK besar- besaran pada perusahaan swasta, membuat daya beli masyarakat menjadi rendah. Hal ini juga membuat pendapatan rakyat yang semakin rendah dalam pemenuhan kebutuhan sehari- hari. Jadi bukan berarti harga turun membuat orang ingin selalu berbelanja, dengan apa juga masyarakat berbelanja apabila tidak ada pendapatan?
Deflasi mengindikasikan rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja barang dan jasa sehingga mereka menahan daya belinya, keputusan ini membuat konsumsi rumah tangga menurun atau dengan kata lain daya beli masyarakat rendah secara signifikan jika daya beli sektor rumah tangga terus menurun, maka dampak secara langsung adalah pada kesejahteraan anggota keluarga termasuk ibu dan anak.
Baca juga:
Bekasi, Kaya tapi Tidak Sejahtera
Akibatnya bukan tidak mungkin generasi akan mengalami penurunan kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan. Seperti inilah jika masyarakat diatur oleh ekonomi kapitalisme yang meniscayakan monopoli kebutuhan pokok untuk komersialisasi.
Islam menetapkan kebutuhan atas pangan papan dan sandang sebagai kebutuhan pokok tiap individu. Islam juga menetapkan keamanan pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar seluruh masyarakat, semua ketersediaan kebutuhan-kebutuhan tersebut akan menjamin kesejahteraan rakyat bahkan diibaratkan seolah-olah memperoleh dunia secara keseluruhan.
Konsep jaminan kesejahteraan dalam Islam tentu saja pelaku penjamin kesejahteraan rakyat bukan rakyat itu sendiri atau individu rakyat yang kaya raya, melainkan negara, yang disebut khilafah . Untuk kebutuhan pokok negara khilafah menjaminnya , dan secara tidak langsung negara akan menyiapkan lapangan pekerjaan yang sangat cukup bagi para laki-laki, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai bentuk penunaian kewajiban mereka memberi nafkah kepada diri dan keluarganya.
Bahkan bisa menafkahi kerabat dekat. Jika pun ada warga Khilafah yang tidak memiliki sanak saudara untuk menafkahinya , maka negara Khilafah yang akan menanggung nafkahnya . Apabila syariat ini jalankan, sudah pasti rakyat akan sejahtera. Bukti bahwa hanya sistem islamlah yang benar- benar sesuai dengan fitrah manusia sekaligus bisa menyelamatkan umat pada saat ini. Bukan hanya dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan , pendidikan dan lainnya juga sudah pasti terjamin.
Baca juga:
Tunjangan Perumahan, Sudahkah Mewakili Rakyat?
Khilafah menjamin kebutuhan dasar publik terpenuhi, sehingga setiap rakyat mudah bahkan gratis mengaksesnya, tidak ada diskriminasi pelayanan, sebab semua tarif biaya mampu dibayar. Tentu saja agar jaminan ini bisa berjalan dibutuhkan anggaran yang besar namun hal ini tidak menjadi masalah dalam Khilafah karena sistem keuangan negara Khilafah ditopang oleh Baitulmal.
Baitulmal sendiri memiliki tiga pos pendapatan yaitu pos kepemilikan umum, pos kepemilikan negara dan pos zakat. Semuanya di peruntukkan untuk menjamin kebutuhan dasar publik. Hanya saja sekalipun sistem ekonomi Islam bisa menjauhkan rakyat dari deflasi namun dibutuhkan pula sistem Islam yang lain agar kebijakan tersebut bisa berjalan sempurna, karena itu menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadirkan Khilafah untuk mencegah deflasi dalam suatu negara. Wallahualam bissawab. [ry].
