 |
| Ilustrasi gambar: Wikipedia |
Sejatinya, ketimpangan ekonomi dan masalah kemiskinan ekstrem yang menggurita di dunia, semuanya berpangkal dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini menjadikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan para penguasa tidak lepas dari pengaruh atau kendali dari para kapital. Mereka bekerjasama untuk memperkaya diri dan golongannya tanpa memikirkan kemaslahatan rakyat.
Oleh Reni Rosmawati
Pegiat Literasi Islam Kafah
Beritanusaindo.my.id - OPINI - Tanggal 17 Oktober lalu dunia baru saja memperingati Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional yang telah ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) sejak tahun 1992 silam. Penetapan hari tersebut dilakukan oleh Majelis Umum PBB sebagai bentuk penghormatan kepada korban kemiskinan ekstrem dunia. Setiap peringatan tersebut digelar, masyarakat dunia diajak untuk bersama-sama menghapuskan kemiskinan. (Bps.go.id, 17/10/2024)
Tak bisa dimungkiri, hari ini kemiskinan global merupakan masalah krusial yang tengah dihadapi dunia. Kendati telah banyak tindakan dunia untuk mengatasinya seperti salah satunya menetapkan peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional, namun kemiskinan masih saja menggurita. Kesenjangan antara miskin dan kaya makin lebar. Berdasarkan laporan Program Pembangunan PBB tahun 2024, lebih dari 1 miliar penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan 584 juta di antaranya adalah anak-anak berusia kurang dari 18 tahun. Adapun negara yang paling banyak penduduknya miskin adalah India, Pakistan, Ethiopia, Nigeria, dan Republik Demokratik Kongo. (Beritasatu.com, 17/10/2024)
Pada saat yang sama, jumlah kekayaan orang-orang terkaya di dunia justru bertambah banyak. Berdasarkan data yang dirilis Oxfam, yakni organisasi nirlaba internasional yang fokus pada isu-isu kemiskinan, sejak tahun 2020 kekayaan miliarder dunia bertambah 114%. Bahkan, per tahun 2023 kemarin 1% orang terkaya menguasai dua per tiga kekayaan dunia. (dw.com, 16/1/2024)
Baca juga: Retreat Pejabat, Akankah Membawa Kebaikan bagi Rakyat?
Kemiskinan Sistemik, Buah Kapitalisme
Jika ditelusuri, ketimpangan ekonomi dan masalah kemiskinan ekstrem yang menggurita di dunia, semuanya berpangkal dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini menjadikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan para penguasa tidak lepas dari pengaruh atau kendali dari para kapital. Mereka bekerjasama untuk memperkaya diri dan golongannya tanpa memikirkan kemaslahatan rakyat.
Sebagai buktinya, kita bisa melihat bagaimana sektor ekonomi dari hulu hingga hilir juga seluruh kekayaan alam negara-negara kaya akan SDA dikuasai dan dieksploitasi dalam skala besar oleh oligarki melalui kebijakan investasi yang diteken negara. Hingga rakyat pun harus membayar mahal untuk mendapatkannya. Akhirnya kita dapati 1% orang terkaya menguasai dua per tiga dari total kekayaan dunia. Kondisi inilah yang memunculkan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan ekstrem di dunia. Yang imbasnya tentu melahirkan permasalahan kompleks lainnya, seperti stunting akibat gizi buruk, kematian, bahkan tindakan kriminalitas.
Dari realitas ini, seharusnya dapat menyadarkan kita, bahwa selama sistem kapitalisme masih diterapkan, tak akan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata. Sayangnya, tekanan ekonomi yang melanda dunia tersebut belum juga mampu menggoyahkan kepercayaan sebagian besar masyarakat dunia kepada sistem kapitalisme. Mereka masih berharap sistem kapitalisme dapat memberikan secercah kebaikan. Mereka bahkan mencukupkan diri pada pemikiran pragmatis bahwa kemiskinan dapat dituntaskan dengan ganti pemimpin, ataupun bersekolah ke luar negeri yang diklaim dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan. Padahal jelas, penyebab terbesar permasalahan kemiskinan sistemik ini adalah sistem kapitalisme.
Sungguh kita butuh sistem yang benar-benar dapat menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem ini dengan tuntas, yakni sistem yang mampu melahirkan penguasa yang benar-benar memedulikan urusan rakyat.
Islam Sistem dari Illahi yang akan Mewujudkan Kesejahteraan Hakiki
Sebagai agama sempurna, Islam memiliki seperangkat aturan yang jika diterapkan secara sempurna, niscaya akan dapat memberikan kebaikan bagi segenap manusia. Dalam hal harta kekayaan, Islam menetapkan cara terbaik agar distribusinya dapat merata, dinikmati setiap individu rakyat, dan tidak berkutat pada segelintir orang saja sebagaimana dalam kapitalisme.
Berkenaan dengan ini Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya: “....supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
Ayat ini menjadi penegas bahwa harta kekayaan tidak boleh berkutat pada segelintir orang saja. Namun ia harus dinikmati secara merata oleh setiap individu. Karena itu, sistem ekonomi Islam menetapkan harta kekayaan yang diperoleh wajib terikat dengan aturan syariat. Adapun mekanisme distribusinya kepada masing-masing individu harus dilakukan berdasarkan sebab-sebab kepemilikan yang telah diatur syariat.
Dalam hal ini Islam mengatur kepemilikan harta menjadi 3 ranah, yakni: Pertama, individu berupa lahan pertanian, tanah, ladang, rumah, dan lainnya. Kedua, kepemilikan umum yang mencakup hutan, laut, sungai, dan seluruh SDA alam. Namun karena sifatnya yang umum, maka ia wajib dikelola oleh negara secara mandiri, haram dikuasakan kepada individu/swasta mana pun, terlebih asing dan hasilnya harus didistribusikan kepada rakyat secara merata. Ketiga, kepemilikan negara, yaitu setiap harta kekayaan yang tidak berkepemilikan, seperti tanah yang ditelantarkan 3 tahun berturut-turut oleh pemiliknya, maka ia diambil oleh negara, diberikan kepada yang membutuhkan dan dapat menghidupkan tanah tersebut.
Penerapan sistem ekonomi Islam secara kafah (sempurna), pastinya akan mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan. Sebab dalam sistem pemerintahan Islam, penguasa akan benar-benar menjaga amanahnya untuk mengurusi rakyatnya.
Baca juga: Guru Honorer dalam Ancaman
Seluruh kebutuhan pokok rakyat baik sandang, pangan, maupun papan akan dicukupi negara melalui penyediaan lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah. Kalaupun ada yang tidak bisa bekerja karena keterbatasan fisik, maka akan beralih ke negara dalam memenuhi kebutuhannya. Bahkan, kebutuhan kolektif rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan disediakan oleh negara secara cuma-cuma di setiap daerah hingga ke pelosok negeri. Sehingga rakyat dapat mengaksesnya dengan mudah.
Ketika semua aturan berjalan sesuai syariat Islam, bisa dipastikan rakyat akan berada dalam kesejahteraan. Sejarah mencatat, sepanjang hampir 14 abad sistem Islam diterapkan, kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalamnya baik Muslim, Yahudi, maupun Nasrani terjamin.
Bahkan, di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan ada rakyatnya yang miskin. Semua yang hidup di wilayah pemerintahan Islam mengalami kemakmuran yang luar biasa. Sehingga tidak ada satu orang pun dari warganya yang mau menerima zakat. Akhirnya karena harta di Baitulmal masih melimpah, khalifah pun meminta Gubernur Irak membayar gaji dan hak rutin semua warga di sana. Kemudian beliau pun mencari siapa saja yang terlilit hutang dan yang ingin menikah namun tidak memiliki biaya. Lalu membayar utang piutang mereka dan membiayai pernikahan warganya.
Demikianlah ketika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh, maka kesejahteraan benar-benar dirasakan rakyatnya secara nyata dan merata. Sungguh sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalis yang meniscayakan kekayaan berputar pada segelintir orang saja. Betapa ruginya jika kita menolak sistem Islam. Karena hanya sistem Islamlah yang layak mengurus manusia, alam semesta, dan kehidupan.
Wallahu a'lam bi ash-shawwab. [Rens]
Disclaimer: Beritanusaindo adalah sarana edukasi masyarakat. Silahkan kirimkan tulisan anda ke media kami. Beritanusaindo akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa opini, SP, puisi, cerpen, sejarah Islam, tsaqafah Islam, fiqih, olah raga, story telling, makanan, kesehatan, dan tulisan lainnya. Dengan catatan tulisan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, hoax, dan mengandung ujaran kebencian. Tulisan yang dikirim dan dimuat di media Beritanusaindo sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
