Oleh: Dewi Putri, S.Pd
Aktivis Dakwah Muslimah
Beritanusaindo.my.id--OPINI, Dilansir dari tirto.id, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, menyarankan agar pemerintah mendesentralisasikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah.
Tidak hanya itu, meski anggaran yang dialokasikan untuk program andalan presiden Prabowo Subianto berasal dari APBN, pelibatan pemerintah daerah juga dapat mengurangi potensi intervensi pelaksanaan program MBG oleh 'bandit-bandit' atau pihak yang hanya mengambil keuntungan.
Program MBG diklaim akan memenuhi dan memperbaiki gizi anak sekolah dan pembentukkan generasi yang sehat. Akan tetapi yang mendapatkan keuntungan dari program ini adalah para perusahaan besar sebagai pemasok bahan baku. Selain itu, proyek MBG yang berdana besar ini berpotensi membuka peluang korupsi oleh pihak tertentu.
Baca juga:
Retreat Pejabat, Akankah Membawa Kebaikan Untuk Rakyat?
Adanya program MBG ini ibarat tambal sulam solusi yang diberikan oleh sistem kapitalisme dalam menyelesaikan program generasi khususnya masalah kesehatan atau kecukupan gizi. Sebab akar persoalanya, tidak adanya mekanisme ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat khususnya pencari nafkah.
Ditambah lagi, UU ciptaker yang kita ketahui malah menampakkan keberpihakan negara terhadap swasta untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan demikian, adanya program MBG ini disinyalir sebagai program yang hanya menguntungkan segelintir orang atau para korporat. Tanda-tandanya pun semakin nampak yakni semakin dibuka lebarnya keterlibatan pihak swasta pada program ini.
Setiap program dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme hanya menguntungkan para kapitalis. Jika negeri ini ingin menyelamatkan generasi dan ibu dari tidak terpenuhinya kebutuhan pangan gizi, maka solusinya ialah menjamin kesejahteraaan individu per individu. Inilah yang tidak mungkin terwujud dalam sistem kapitalisme. Sebab kesejahteraan dalam sistem ini hanya diukur secara komunal yakni dengan mengukur pendapatan per kapita.
Jaminan kesejahteraan yang nyata hanya terwujud dalam negara yang menerapkan sistem Islam kafah yakni Khilafah Islamiyah. Adanya jaminan individu per individu seperti ini disebabkan politik ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat. Pelaksanaanya wajib berada di pundak negara. Sebab negara dalam Islam bertindak sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya.
Baca juga:
Paradoks Demokrasi Tuntaskan Judul Online
Kedua peran inilah yang menjadikan Islam tidak memerlukan program khusus untuk memenuhi makanan bergizi. Karena kebijakan negara dalam segala aspek mengharuskan terwujudnya jaminan kesejahteraan dan tentu bukan hanya bagi anak sekolah.
Sistem Islam yang diterapkan oleh daulah Khilafah islamiyah mewajibkan negara menjamin agar seluruh individu rakyatnya mampu mememuhi kebutuhan pokoknya yaitu sandang, pangan dan perumahan serta layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Islam mewajibkan laki-laki yang sudah baligh untuk bekerja mencari nafkah untuk diri atau keluarga yang wajib ia tanggung. Negara juga akan membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap individu yang tidak mampu ditanggung oleh keluarganya.
Negara memiliki sumber pemasukan yang beragam dan membuat negara memiliki kekayaan yang mampu mensejahterakan rakyat. Salah satunya ialah Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. SDA adalah kepemilikan rakyat yang pengelolaanya adalah tidak boleh dikelola oleh swasta, tetapi wajib dikelola oleh negara, untuk kepentingan rakyat semata. Pengelolaan aset SDA tunduk pada prinsip syariat dan dikelola oleh negara.
Baca juga:
Beberapa aset strategis seperti sumber air, padang rumput, hutan, tambang, mineral dan energi akan menjadi sumber dana yang besar untuk membiayai kebutuhan negara. Adapun pengelolaan dan penguasaan berbagai aset seperti infrastruktur, jalan, saluran air, fasilitas komunikasi, sekolah dan rumah sakit adalah jaminan negara dalam menyediakan layanan masyarakat.
Segala mekanisme Islam dalam mensejahterakan rakyat semakin meyakinkan dengan pejabat yang amanah. Lahirnya pejabat yang amanah sebagai buah dari keimanan yang kuat akan mencegah dari tindakan atau perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya termasuk memperkaya pribadi. [ry].
Begitulah ketika penerapan sistem Islam yakni khilafah islamiyyah akan mampu menjamin siapa pun yang hidup di bawah naungan khilafah islamiyyah akan terpenuhi kebutuhan pangan dan bergizi yang berkelanjutan.
Wallahu'alam.
