Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Beritanusaindo.my.id -OPINI -Tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 5,2% tertinggi dibandingkan enam negara lain di Asia Tenggara (Asean). Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) pada World Economic Outlook April 2024 menunjukkan posisi Indonesia tak berubah dari tahun lalu, namun angkanya lebih rendah yakni 5,3% (okezone.com,21/7/2024).
IMF mendefinisikan tingkat pengangguran (unemployment rate) sebagai persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk usia produktif yang sedang tidak mencari kerja seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penduduk tanpa pekerjaan yang tidak lagi mencari kerja tidak masuk ke dalamnya (cnnindonesia.com, 19/7/2024).
Baca juga:
Tak Cukup Korup, Kemana Sosok Negarawan?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai hampir 7,2 juta orang pada Februari 2024. Jumlah itu berkurang sekitar 790 ribu orang atau menyusut 9,89% dibanding Februari 2023 (year-on-year/yoy). Meski angka terlihat turun, nyatanya kesejahteraan belum terwujud. Dan ironinya “ sukses” bertengger di peringkat tertinggi dalam jumlah penduduknya yang nganggur di ASEAN.
Sistem Sekuler Wujudkan 100% Kebohongan
Sudah jamak jika negeri ini menerapkan sistem kapitalisme-demokrasi yang asasnya sekuler, yaitu memisahkan agama dari pengaturan negara terhadap rakyatnya. Sebagai konsekwensinya, maka aturan manusia yang diterapkan, yaitu manusia yang memiliki kekuasaan atau kekayaan di atas rata-rata.
Muncul berita bahwa 2035 akan ada banyak lapangan pekerjaan, hal itu dikatakan oleh Rektor ITB Kadarsah Suryadi di tahun 2017 lalu. Menurut perkiraannya, tenaga kerja Indonesia akan menjadi bahan rebutan negara-negara di dunia pada 2035. Menurutnya, pada 2030 negara maju akan didominasi pekerja robot, sebagai konsekwensi kemajuan teknologi, sedangkan Indonesia justru akan menghadapi bonus demografi inilah yang akan menjadi rebutan dunia, sebab negara mereka dipenuhi dengan usia tidak produktif. Kadarsah sekaligus mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan hal ini (liputan6.com, 9/12/2017).
Benarkah hal ini, mengapa justru terbukanya lapangan pekerjaan pada tahun 2035, padahal hari ini pun pengangguran sudah sangat mengkhawatirkan. Sebab, banyaknya pengangguran akan membawa dampak yang tak sepele,angka kriminalitas akan meningkat, itu pasti.
Tingginya angka pengangguran menunjukkan kegagalan negara menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Kebijakan salah strategi sehingga terjadi deindustrialisasi, lulusan SMK/PT tak terserap dalam dunia kerja sementara TKA justru masuk ke Indonesia. Ini semua adalah keniscayaan dalam sistem kapitalisme hari ini, bohong besar jika lisan para penguasa itu mengatakan akan tersedia lapangan pekerjaan yang banyak, sebab mekanismenya penguasa bukan penjamin kesejahteraan rakyat.
Sistem kapitalisme dengan sistem politik demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin pengikut setia rezim sebelumnya, yaitu tunduk kepada pengusaha, pihak yang mendanai proses mereka sampai di tampuk kekuasaan.
Baca juga:
Harganas, Keluarga Penentu dan Kunci Kemajuan Negara?
Pengelolaan SDA ala kapitalisme mengakibatkan tenaga ahli dan tenaga kerja diambil dari negara asing, akibatnya rakyat sendiri kehilangan kesempatan kerja hingga banyak yang sengaja pergi ke luar negeri awalnya tujuannya untuk pendidikan namun setelah lulus justru bekerja dan menetap di luar negeri. Alasannya tentu negara asing lebih menghargai tenaga atau jasa mereka.
Sedangkan yang berpendidikan rendah nekad mengadu nasib di luar negeri dengan menjadi pekerja migran (TKI) , mereka membawa risiko tinggi berpisah dari keluarga dan bisa terancam Humam Traffiking. Jikapun tetap memutuskan di dalam negeri, maka hanya mengandalkan bansos dan lain-lain.
Ujung-ujungnya pemerintah biasanya menyediakan satgas dalam menanggulangi segala persoalan, satgas pemberantasan judi online, satgas covid-19, satgas tiket pesawat, satgas penjaga keamanan data dan lainnya, apakah pengangguran akan selesai dengan satgas sehingga pemerintah perlu membentuknya?
Islam Solusi Paripurna
Islam mewajibkan negara mengurus rakyat termasuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup melalui berbagai kebijakan yang mendukung, seperti pengelolaan SDA secara mandiri. Tidak bergantung tender yang lebih menguntungkan investor asing maupun lokal. Dari eksplorasi barang tambang negara secara otomatis mampu membuka banyak lapangan kerja baik ahli maupun pekerjanya.
Pemimpin dalam pandangan Islam adalah mereka yang memimpin dengan syariat Islam dan benar-benar menjadi periayah (pengurus) seluruh urusan Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,”Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan yang banyak tentu berhubungan dengan penyediaan tenaga ahli yang di dapat dari pelayanan pendidikan yang menyediakan kurikulum pendidikan yang tepat, yaitu berdasarkan akidah yang kelak tak hanya melahirkan kaum intelektual semata tapi juga sosok yang berkepribadian Islam.
Semua hanya bisa diwujudkan dalam naungan Daulah khilafah. Negara yang akan secara menyeluruh menerapkan syariat Islam, menggantikan sistem kapitalisme yang tidak sesuai fitrah manusia dan sekaligus gagal menyejahterakan rakyat. Wallahualam bissawab. [ry].
