Sistem Islam, di masa kejayaannya terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata pada rakyat. Baik di kota maupun di desa tanpa menghilangkan ciri khas keduanya.
Oleh Irma Faryanti
Pegiat Literasi
Beritanusaindo.my.id - OPINI - Pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR RI menyatakan bahwa pembangunan desa mempunyai peran sentral dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Juga menjadi penyeimbang untuk memangkas jurang perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Bahkan bisa berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan di desa mencapai 11,79%, jumlahnya jauh lebih besar dibanding perkotaan yang hanya sebesar 7,09 persen. Begitu pula jika dilihat dari Indeks kedalaman dan keparahannya, pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan kota. Namun pria yang biasa disapa Bamsoet ini juga meminta agar arah kebijakan penggunaan dana harus tetap dikedepankan untuk program pemulihan ekonomi seperti: perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan kepada BUMDes, operasional pemerintahan dan dukungan program sektor prioritas. Termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani, pembangunan lumbung dan pariwisata. (www.antaranews.com, Rabu 31 Juli 2024)
Bamsoet juga mengatakan bahwa pembangunan desa bisa menjadi stimulan bagi perubahan sosial yang bermuara pada pemberdayaan masyarakat setempat. Komitmen pemerintahan Jokowi ini akan dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto di masa pemerintahan berikutnya. Diharapkan nantinya bisa menghidupkan daya saing dan mampu menarik generasi muda untuk tinggal dan membangun desanya.
Sebuah gagasan pembangunan ekonomi dengan sebutan “membangun dari pinggiran" pernah diusung oleh salah seorang capres, tepatnya sepuluh tahun yang lalu. Yang kemudian diimplementasikan cara melakukan investasi publik besar-besaran melalui program dana desa. Selain itu juga dilakukan melalui investasi swasta dan publik untuk membuka konektivitas antar wilayah melalui dibangunnya prasarana dan sarana transportasi. Adapun pendanaan diperoleh dari realokasi APBN yang awalnya untuk subsidi BBM dialihkan pada pembangunan infrastruktur.
Baca juga: KDRT Menjamur Akibat Sistem Kufur
Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan menjadi salah satu dari tujuh agenda dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) periode 2020-2024. Sebelumya, berdasarkan hasil evaluasi Kemendes di tahun 2015-1019 didapati sejumlah daerah yang berstatus tertinggal, tapi ada juga yang berhasil keluar dari ketertinggalannya.
Rencana pembangunan baik desa maupun kota saat ini perlu dievaluasi ulang, karena sama-sama tidak menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Adapun penyebabnya adalah sistem kapitalisme yang saat ini tengah diterapkan, yang realisasi pembangunannya bertumpu pada investasi. Berbasis pada keuntungan korporasi bukan demi kemaslahatan rakyat. Hal ini nampak jelas ketika tempat wisata yang memanfaatkan potensi alam pedesaan dibangun, awalnya digadang-gadang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Tapi faktanya yang mendapat untung adalah para pemilik modal yang berinvestasi di sana. Bahkan bisnis kecil masyarakat sekitar seperti penginapan dan tempat makan, tersaingi oleh resort dan resto mewah.
Rakyat yang lahannya tergusur karena dijadikan tempat wisata pun terpaksa kehilangan pekerjaannya sebagai petani atau nelayan, karena pendidikan mereka yang rendah tidak terserap untuk bisa bekerja di sektor tersebut. Dari sini tampak jelas abainya negara dalam memfasilitasi kebutuhan rakyatnya. Karena tata kelola kapitalis memiliki konsekuensi penyerahan urusan publik pada swasta. Kita sering mendapati sarana dan prasarana transportasi yang lebih difokuskan pembangunannya di area pusat ekonomi, sementara di desa masih banyak jalan rusak atau jembatan reyot yang luput dari perhatian.
Baca juga: Rumah Murah Hanya Sebatas Angan dalam Era Kapitalis
Terkait anggaran, sebuah negara yang berpijak pada kapitalisme umumnya akan selalu mengalami defisit. Sehingga tidak memiliki kemampuan membangun negara secara mandiri. Posisinya pun menjadi lemah dan bertumpu pada pemungutan pajak sebagai pemasukan. Padahal kekayaan alam negeri ini begitu melimpah, namun tata kelolanya diliberalisasi dengan menyerahkannya kepada swasta. Itu sebab, terwujudnya kesejahteraan menjadi sebatas angan semata.
Namun tidak demikian halnya dengan Islam. Sistem ini di masa kejayaannya terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata pada rakyat. Baik di kota maupun di desa tanpa menghilangkan ciri khas keduanya. Mekanismenya adalah: Pertama, hubungan pelayanan penguasa kepada rakyatnya bukan semata dilandasi oleh konsep transaksi jual beli. Karena negara berkewajiban menjamin kebutuhan umat baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan juga keamanannya. Inilah yang menjadi standar jaminan pemerataan pembangunan.
Pelaksanaan pembangunan pun akan dilakukan secara mandiri tanpa adanya intervensi luar baik berupa investasi maupun utang luar negeri. Keberadaan baitulmal akan menjadi penopang sehingga semua akan difokuskan pada kemaslahatan umat bukan untuk kepentingan para korporasi. Semua akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh penguasa mengingat beban kewajibannya ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.. Sebagaimana tercantum dalam HR. Bukhari dan Muslim:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
Kedua, pembangunan yang dilakukan bersifat sentralistik, yang dipantau oleh pemerintah pusat. Tujuannya agar segala sesuatu diketahui, baik kebutuhan maupun surplus daerah tersebut. Misalnya saat paceklik melanda suatu wilayah, penguasa akan mencari daerah yang memiliki kelebihan pendapatan untuk memenuhi kekurangan daerah lain yang tengah mengalami kesulitan.
Baca juga: Negara Wajib Memastikan Makanan Halal dan Tayib
Jadi pembangunan tidak didasarkan pada nominal pendapatan daerah melainkan sesuai kebutuhan rakyat yang ada di dalamnya. Jika minim, akan mendapat suntikan dana dari wilayah lainnya yang mengalami surplus. Inilah gambaran nyata pemerataan yang sebenarnya.
Ketiga, sisi karakteristik akan sangat diperhatikan negara, misalnya: desa adalah tempat yang memiliki lahan yang luas untuk dikembangkan dengan pertanian, perkebunan dan perikanan. Sehingga nantinya akan menambah insentif para petani dan taraf hidup pedesaan pun akan terangkat. Keempat, seluruh biaya pembangunan akan ditanggung baitulmal yang pemasukannya melimpah khususnya pada pos kepemilikan umum. Sebagai hasil dari pengelolaan SDA oleh negara untuk bisa dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan.
Kelima, keberadaan penguasa yang amanah beserta pejabat pusat dan daerah akan saling bahu membahu dalam menjalankan program, dan memberikan yang terbaik bagi rakyat, bukan semata untuk memperkaya diri. Keenam, berjalannya amar makruf nahi mungkar, komunikasi antara rakyat dan pemimpinnya berjalan dengan baik. Sehingga apabila terjadi kelalaian, akan bisa menyampaikan aspirasi secara langsung, baik oleh individu maupun partai politik. Sehingga peluang terjadinya korupsi akan bisa diminimalisir.
Demikianlah cara Islam dalam menyolusikan pemerataan pembangunan. Semua baru akan dapat terealisasi ketika syariat diterapkan pada setiap aspek kehidupan. Tentu dalam sebuah wadah kepemimpinan yang akan membawa umat pada kesejahteraan dan kemuliaan.
Wallahu alam Bissawab. [Rens]
Disclaimer: Beritanusaindo adalah sarana edukasi masyarakat. Silahkan kirimkan tulisan anda ke media kami. Beritanusaindo akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa opini, SP, puisi, cerpen, sejarah Islam, tsaqafah Islam, fiqih, olah raga, story telling, makanan, kesehatan, dan tulisan lainnya. Dengan catatan tulisan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, hoax, dan mengandung ujaran kebencian. Tulisan yang dikirim dan dimuat di media Beritanusaindo sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
