Jika kita cermati, persoalan pangan ini sebenarnya bersifat sistemik. Berpangkal dari rusaknya konsep pengaturan yang dipakai oleh negara. Dimana negara hari ini menerapkan sistem kapitalisme. Pengelolaan pangan dalam sistem kapitalisme ini, benar-benar terlihat tidak pro-rakyat, tetapi tunduk pada mekanisme pasar dan kepentingan elite.
Oleh: Atikah Zahro
Aktivis Muslimah
Beritakan.my.id - OPINI - Ironi ketika melihat pasokan beras banyak, akan tetapi tetap saja mahal setelah diedarkan di tengah-tengah masyarakat.
Sebagaimana diterangkan oleh Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, menyebut sudah berbulan-bulan harga beras medium di atas harga eceran tertinggi (HET) secara nasional. Begitu pula dengan beras premium. (brikingnews, 25/06/2025)
Padahal beras di gudang bulog menumpuk bahkan disampaikan oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, berdasarkan hasil pantauan pada periode 25 Mei - 1 Juni 2025, rata-rata stok beras di PIBC tercatat sebanyak 49.960 ton. Lalu apa gunanya ketika stok melimpah ruah, namun tidak dapat dinikmati oleh masyarakat? Yang ada malah beras tetap mahal.
Ini menandakan bahwa pemasaran beras di tengah masyarakat sangat tidak sehat, sehingga bisa kita lihat bahwa kondisi ini akibat dari masalah distribusi beras. Bahkan masalah seperti ini sudah lama kita lihat dan terus menerus berulang.
Mirisnya, pemerintah hanya menyikapi dengan memberikan solusi yang tidak sampai tuntas ke akar permasalahanya. Misalnya solusi operasi pasar, pasar pangan murah dan sejenisnya sehingga hasilnya hanya meredakan sesaat, namun tidak mengakhiri masalah.
Kenapa Pengelolaan Pangan tidak Merata?
Jika kita cermati bersama, bahwa persoalan ini bersifat sistemik. Berpangkal dari rusaknya konsep pengaturan yang dipakai oleh negara. Di mana negara hari ini menerapkan sistem kapitalisme. Pengelolaan pangan dalam sistem kapitalisme ini, benar-benar terlihat tidak pro-rakyat, tetapi tunduk pada mekanisme pasar dan kepentingan elite.
Dari sini bisa kita simpulkan bahwa terlihat jelas hilangnya peran negara dalam mengatur distribusi pangan. Sebab pandangan sistem kapitalisme, pangan bukan hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara, melainkan komoditas yang bisa diperdagangkan demi keuntungan. Negara hanya bertindak sebagai regulator bukan pelindung atau penjamin distribusi yang adil. Alhasil, rakyat miskin menjadi korban ketidakstabilan harga.
Bagaimana Cara Mewujudkan Keadilan dan Membentuk Pasar yang Sehat?
Tentu butuh kehadiran sistem Islam yang ditopang oleh kehadiran sistem politik dan ekonomi Islam. Secara politik, Islam menegaskan bahwa negara harus hadir secara utuh dalam mengurusi hajat publik serta menghilangkan berbagai kezaliman yang merugikan hak rakyat.
Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. : "Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. (HR Muslim dan ahmad)
Dalam hadist lain pun dijelaskan bahwa :
"Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya". (HR. Muslim)
Maka dalam distribusi dan pengelolaan pangan, peran pemerintah harus ada untuk mengontrol, walaupun pemerintah tidak boleh menetapkan harga. Seperti mengawasi para penjual dan pembeli agar terwujud sistem distribusi dan pembentukan harga yang wajar, melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, melarang praktek kartel dan lainnya. Pemastian ini pun merupakan ketundukan pada syariat Islam yang melarang ada intervensi harga.
Dalam Khilafah, negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan. Negara akan mengelola produksi, distribusi, dan cadangan pangan secara langsung, tanpa menjadikannya komoditas dagang.
Khilafah akan mengembangkan kecanggihan teknologi untuk mensupport para petani, memberi subsidi bibit, bubuk, maupun memberikan saprotan kepada petani secara cuma-cuma untuk menjamin kualitas beras yang dihasilkan. Khilafah juga melarang penimbunan dan menindak tegas pelakunya dengan memberi takzir atasnya yang bersifat memberikan efek jera. Di sisi lain juga memastikan distribusi pangan merata, sehingga harga stabil dan kebutuhan rakyat terjamin. Maka, solusi hakiki bukan tambal sulam regulasi, tapi perubahan sistem dengan penerapan sistem Islam.
Wallahu a'lam
Editor: Rens
Disclaimer: Beritakan adalah sarana edukasi masyarakat. Silahkan kirimkan tulisan anda ke media kami. Beritakan akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa opini, SP, puisi, cerpen, sejarah Islam, tsaqafah Islam, fiqih, olah raga, story telling, makanan, kesehatan, dan tulisan lainnya. Dengan catatan tulisan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, hoax, dan mengandung ujaran kebencian. Tulisan yang dikirim dan dimuat di media Beritakan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
